Hei! apa kah kamu tahu siapa itu B.J Habiebie ?
Tau dong, Beliau adalah Presiden ke 3 Rebulik Indonesia
Bisakah kamu memberitahu saya awal pemerintahan Presiden BJ Habibie?
Tak sampai disitu, kekacauan diperparah dengan adanya tragedi Mei 1998 yang menghancurkan pusat-pusat bisnis milik orang-orang Tionghoa yang diyakini pada saat itu memanipulasi perekonomian.
Tentu, awal pemerintahan Presiden BJ Habibie bisa dibilang sangat berat. Ketapa tidak, Indonesia tengah mengalami krisis moneter yang sangat parah kala itu, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri yang menumpuk.
Bagaimana kebijakan ham di masa pemerintahan B.J Habibie?
Kebijakannya yaitu penegakkan HAM
Yang meliputihak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.Dalam agenda itulah reformasi digulirkan sampai sekarang.
Dari mana kamu mendapatkan referensi?
Kelompok 5Ahmad Ridhan Ahmad Syauqi Satria Wildan
Aku mendapatkan referensi dari https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/29/144709069/kebijakan-politik-masa-pemerintahan-b-j-habibie?page=all
AWAL PEMERINTAHAN PRESIDEN B.J HABIBIE
Apakah yang terjadi setelah itu ? apakah ekonomi indonesia menjadi membaik ?
Namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya -13% menjadi 2%, angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%.
Satu tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak antara lain jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dari semula Rp. 12,000 menjadi Rp. 6.500
Masa Pemerintahan B.J Habibie
Kalo Reformasi di bidang politik saat pemerintahan Bj Habibie bagaimana ?
Otonomi Daerah, dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa.
Adanya Bebas Berpolitik, dengan adanya kebijakan baru ini sebanyak 80 partai politik telah dibentuk namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat.